PENGUMUMAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
TAHUN ANGGARAN 2008
Nomor : SEK.KP.02.01- 203

Panitia Pengadaan CPNS Departemen Hukum dan HAM R.I. Tahun Anggaran 2008 menerima pendaftaran CPNS Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), Taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Tenaga Teknis dilingkungan Departemen Hukum dan HAM, yang akan dilaksanakan pada :

Hari: Senin  s.d.  Rabu
Tanggal    : 13  s.d.  15 Oktober 2008
Tempat    : 1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan
(bagi pendaftar CPNS tingkat pusat, CPNS Taruna AKIP-AIM)
2. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia
(bagi pendaftar CPNS tingkat wilayah)

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

A.    CPNS Taruna AKIP
Jumlah Lowongan    :    60 orang
1.    Warga Negara Indonesia;
2.    Pria/Wanita;
3.    Pendidikan SMU, MA, STM/SMK (Bangunan, Listrik, Elektro dan Otomotif), SMEA, SMPS, Paket C dengan nilai Rapor terakhir (Cawu III/Semester II) rata-rata 6 (enam) dengan nilai Bahasa Inggris 7 (tujuh);
4.    Umur pada tanggal 1 Oktober 2008 serendah-rendahnya 18 tahun setinggi-tingginya 22 tahun (dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir);
5.    Tinggi minimal pria 166 cm, Wanita 156 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat pendaftaran;
6.    Berbadan sehat, tidak cacat, tidak berkacamata, tidak butawarna, tidak juling  dibuktikan dengan  Surat Keterangan Dokter.
7.    Bebas HIV / AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus);
8.    Pria     : Tidak bertato, tidak ada lubang dan bekas lubang anting
Wanita : Tidak bertato, tidak ada lubang dan bekas lubang  anting-anting
lebih dari 2 (dua)
9.    Berkelakuan baik dengan bukti surat dari Kepolisian yang masih berlaku;
10.    Belum menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;
11.    Tidak terikat dengan Instansi lain, baik Pemerintah  maupun Swasta;
12.    Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia ;
13.    Sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian Ikatan Dinas dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sekurang-kurangnya 5 tahun setelah tamat pendidikan terhitung di UPT, dengan membuat surat pernyataan dari orangtua / wali yang dilegalisir oleh Notaris setempat                     ( diserahkan setelah diterima menjadi Taruna AKIP );
14.    Lulus seleksi / Ujian dengan sistem gugur yang terdiri dari :
a.    Ujian kesehatan dan kesamaptaan
b.    Psikotest
c.    Pengamatan Fisik dan Keterampilan
d.    Ujian tertulis (TKD)
15.    Khusus pelamar dari Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI  selain memiliki syarat tersebut diatas harus memenuhi syarat seperti:
a.    PNS Departemen Hukum dan HAM RI dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dibuktikan dengan surat pengantar dari atasan ;
b.    Umur pada tanggal 1 Oktober 2008 tidak lebih dari 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir ;
c.    Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Kepegawaian/Ka.UPT ;
16.    Pelamar yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan mengajukan satu lamaran pada salah satu Akademi saja ;

KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN CALON TARUNA AKIP :

Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI ditulis tangan dengan tinta hitam , bermaterai Rp.6000,- dengan melampirkan :
1.    Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir (1 lembar), dan menunjukan Ijazah asli serta foto copy Ijazah  SD dan SMP tanpa legalisir dan menunjukkan asli ;
2.    Fotocopy Raport terakhir (Cawu III/semester II) yang dilegalisir (1 lembar) dan menunjukan Raport asli ;
3.    Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Puskesmas ;
4.    Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan menunjukan aslinya ;
5.    Fotocopy akte kelahiran, dan menunjukan aslinya ;
6.    Surat Keterangan Belum Menikah yang diketahui oleh Lurah
7.    Surat Pernyataan dari Pelamar yang berisi pernyataan meliputi : sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan Instansi lain / swasta, bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia, dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian ikatan dinas.
8.    Fotocopy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja, dan menunjukan aslinya ;
9.    Pas foto berwarna dasar merah berukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar ;

Untuk PNS Departemen Hukum dan HAM RI disamping butir diatas, juga harus dilengkapi dengan :
* Surat ijin/Pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian ditingkat Pusat maupun daerah, atau Kepala UPT ;
* Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna KUNING, diluar map tertulis :
* Nama
* Tempat dan Tanggal Lahir
* Pendidikan
* Alamat Sekarang
* Nomor Telepon yang mudah dihubungi

B.    CPNS Taruna AIM
Jumlah Lowongan        : 60  orang
1.    Warga Negara Indonesia ;
2.    Pria / Wanita ;
3.    Pendidikan SMU, ALIYAH, STM/SMK (Bangunan, Listrik,  Otomotif, Komputer, Pariwisata), SMEA, Paket C dengan nilai Raport terakhir (Cawu III/Semester II) rata-rata 6 (enam) dengan nilai Bahasa Inggris  7 (tujuh) ;
4.    Umur pada tanggal 1 Oktober 2008 serendah-rendahnya 18 tahun setinggi-tingginya 22 tahun ;
5.    Tinggi minimal pria 168 cm, Wanita 160 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat pendaftaran ;
6.    a.  Berbadan sehat, tidak cacat, tidak butawarna, tidak juling dibuktikan dengan    Surat Keterangan Dokter ;
b.  Bebas HIV / AIDS, bebas narkoba, hepatitis  dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dengan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus);

7.    Pria         : Tidak bertato, tidak ada lubang dan bekas lubang anting
Wanita     : Tidak bertato, tidak ada lubang dan bekas lubang anting-anting
lebih dari 2 (dua)
8.    Berkelakuan baik dengan bukti surat dari Kepolisian yang masih berlaku ;
9.    Belum menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan ;
10.    Tidak terikat dengan Instansi lain, baik Pemerintah  maupun Swasta ;
11.    Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri ;
12.    Sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian Ikatan Dinas dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sekurang-kurangnya 5 tahun setelah tamat pendidikan terhitung di UPT, dengan membuat surat pernyataan dari orangtua/ wali dan yang bersangkutan bermaterai cukup                ( diserahkan setelah diterima menjadi Taruna AIM ) ;
13.    Lulus seleksi/ Ujian dengan sistem gugur yang terdiri dari :
a. Ujian kesehatan dan kesamaptaan
b. Psikotest
c. Pengamatan Fisik dan Keterampilan
d. Ujian tertulis (Tes Kompetensi Dasar)
14.    Khusus Pelamar dari Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI  selain memiliki syarat tersebut diatas harus memenuhi syarat seperti :
a.    PNS di lingkungan Imigrasi dan Divisi Imigrasi Kanwil Departemen Hukum dan HAM dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dibuktikan dengan surat pengantar Kepala Divisi Imigrasi, Kabagwai Ditjen Imigrasi dan Kepala UPT Imigrasi ;
b.    Umur pada tanggal 1 Oktober 2008 tidak lebih dari 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir ;
c.    Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Kepegawaian/Ka.UPT ;
15.    Pelamar yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan mengajukan satu lamaran pada salah satu Akademi saja.

KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN CALON TARUNA AIM :

Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI ditulis tangan dengan tinta hitam , bermaterai Rp.6000,- dengan melampirkan :
1.    Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir (1 lembar), dan menunjukan Ijazah asli serta foto copy Ijazah  SD dan SMP tanpa legalisir dan menunjukkan asli ;
2.    Fotocopy Rapor terakhir (Cawu III/Semester II) yang dilegalisir (1 lembar) dan menunjukan Rapor asli ;
3.    Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah
4.    Fotocopy SKCK yang masih berlaku dan menunjukan aslinya;
5.    Fotocopy akte kelahiran dan menunjukan aslinya ;
6.    Surat Keterangan Belum Menikah yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat;
7.    Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua/ wali dan Pelamar yang berisi pernyataan meliputi : sanggup tidak menikah selama pendidikan dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian ikatan dinas.
8.    Fotocopy Kartu Kuning dari Depnakertrans, dan menunjukan aslinya ;
9.    Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar.

Untuk PNS Departemen Hukum dan HAM RI disamping butir diatas, juga harus dilengkapi dengan :
    Surat ijin/Pengantar dari Kepala Divisi Keimigrasian, Kabagwai Ditjen   Imigrasi dan Kepala UPT Imigrasi;
    Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna BIRU, diluar map tertulis :
    Nama
    Tempat dan Tanggal Lahir
    Pendidikan
    Alamat Sekarang
    Nomor Telepon yang mudah dihubungi

C.    CPNS Umum
a.    Unit Pusat
No.    NAMA JABATAN    PENDIDIKAN    JUMLAH
LOWONGAN
1    Pengkaji Hukum    S2 Hukum    1
2    Widyaiswara    S2 Hukum Perdata    1
3    Widyaiswara    S2 Hukum Pidana    1
4    Widyaiswara    S2 Hukum Tata Negara    1
5    Widyaiswara    S2 Administrasi Negara    1
6    Widyaiswara    S2 Hak Asasi Manusia    1
7    Widyaiswara    S2 Manajemen    1
8    Widyaiswara    S2 Bahasa Inggris    1
9    Widyaiswara    S2 Komunikasi    1
10    Widyaiswara    S2 Kriminologi    1
11    Widyaiswara    S2 Sosial Politik    1
12    Widyaiswara    S1 Pendidikan Olahraga    1
13    Widyaiswara    S1 Pendidikan Agama Islam    1
14    Pustakawan    S1 Perpustakaan    3
15    Penghubung Lembaga/Media    S1 Komunikasi    4
16    Penyiap Bahan Publikasi    S1 Komunikasi    1
17    Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum    S1 Hukum    5
18    Penyusun Abstraksi Hukum    S1 Hukum    2
19    Pengkaji Hukum    S1 Hukum    2
20    Perancang Hukum    S1 Hukum    3
21    Pembuat Konsep Kerjasama    S1 Hukum    1
22    Penyusun Bahan Pengundangan    S1 Hukum    1
23    Penyiap Keterangan Pemerintah    S1 Hukum    1
24    Penyiap Bahan Sidang    S1 Hukum    1
25    Penyusun Laporan Hukum    S1 Hukum    1
26    Penyiap Bahan Telaahan Naskah Akademik    S1 Hukum    1
27    Penyiap Bahan Harmonisasi HAM    S1 Hukum    1
28    Penyiap Bahan Konvenan Hak Sipil dan Politik    S1 Hukum    1
29    Penyiap Bahan Evaluasi HAM    S1 Hukum    1
30    Penyiap Bahan Pengembangan Diseminasi HAM    S1 Hukum    1
31    Penyiap Bahan Media dan Metodelogi    S1 Hukum    1
32    Penyiap Bimbingan Kedinasan dan Aparatur Negara    S1 Hukum    1
33    Penyiap Bahan Institusi Pemerintah    S1 Hukum    1
34    Penyiap Bahan Institusi Non Pemerintah    S1 Hukum    1
35    Peneliti Hukum    S1 Hukum    5
36    Perencana Hukum    S1 Hukum    2
37    Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri    S1 Hubungan Internasional    1
38    Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program    S1 Hukum    5
39    Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan    S1 Hukum    3
40    Verifikator Keuangan    S1 Ekonomi Akuntansi    6
41    Penata Laporan Keuangan    D3 Akuntansi    5
42    Analis Program Komputer    S1 Manajemen Informatika    9
43    Sistem Enginer    S1 Teknik Informatika    4
44    Sistem Enginer / Programmer    S1 Teknik Informatika    17
45    Penyusun Bahan Organisasi    S1 Hukum    3
46    Penyusun Rencana Pengadaan Pegawai    S1 Hukum    2
47    Penterjemah    S1 Sastra Inggris    2
48    Konselor Psikologi    S1 Psikologi    2
49    Penyiap Nota Keuangan    S1 Ekonomi Manajemen    2
50    Penyiap Bahan Badan-Badan Khusus PBB    S1 Sastra Inggris    1
51    Pembimbing Kerja    S1 Kriminologi    1
52    Calon Auditor    D3 Akuntansi    5
53    Calon Auditor    D3 Komputer    5
54    Calon Peneliti    S1 Hukum    5
55    Operator Komputer    D3 Komputer    26
56    Pemeriksa Paten    S1 Teknik Informatika    4
57    Pemeriksa Paten    S1 Farmasi    2
58    Pemeriksa Merek    S1 Hukum    4
59    Pemeriksa Desain Industri    S1 Desain Produk    2
60    Pemeriksa Desain Industri    S1 Seni Rupa    2
61    Pemeriksa Hak Cipta    S1 Manajemen Informatika    1

Persyaratan :
1)    Tingkat Diploma III (D-III)
a.    Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 28 tahun
b.    Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c.    Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
d.    Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna PUTIH, diluar map tertulis
    Nama
    Tempat dan Tanggal Lahir
    Pendidikan
    Alamat Sekarang
    Nomor Telepon yang mudah dihubungi
e.    Berkas lamaran terdiri dari,
    Surat lamaran
Ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
    Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Daftar Nilai/Transkip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)
    Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku
    Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja
    Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir, menunjukkan aslinya
    Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
    Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

2)    Tingkat Sarjana (S-1)
a.    Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 30 tahun
b.    Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c.    Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
d.    Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna HIJAU, diluar map tertulis
    Nama
    Tempat dan Tanggal Lahir
    Pendidikan
    Alamat Sekarang
    Nomor Telepon yang mudah dihubungi
e.    Berkas lamaran terdiri dari,
    Surat lamaran
Ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
    Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Daftar Nilai/Transip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)
    Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku
    Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja
    Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir, menunjukkan aslinya
    Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
    Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

3)    Tingkat Magister (S-2)
a.    Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 34 tahun
b.    Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c.    Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
d.    Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna HIJAU, diluar map tertulis
    Nama
    Tempat dan Tanggal Lahir
    Pendidikan
    Alamat Sekarang
    Nomor Telepon yang mudah dihubungi
e.    Berkas lamaran terdiri dari,
    Surat lamaran
Ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
    Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Transip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)
    Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku
    Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja
    Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir, menunjukkan asli
    Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
    Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

b.    Unit Kantor Wilayah
Untuk Pelamar CPNS Daerah (Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia), Nama Jabatan, Jumlah Lowongan dan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.
Persyaratan :
1). Tingkat SLTA (Tenaga Pengamanan pada UPT Pemasyarakatan)
a.    Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 28 tahun
b.    Pendidikan : SMU (termasuk Paket C), MA, STM (Bangunan, Listrik, Otomotif, Mesin dan Elektro), SMEA, SMPS dan SPMA
c.    Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
d.    Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
e.    Tinggi dan berat badan :
    PRIA
Tinggi sekurang-kurangnya 165 cm dengan berat badan seimbang
    WANITA
Tinggi sekurang-kurangnya 155 cm dengan berat badan seimbang
2). Tingkat Diploma III ( D-III AKPER)
a.    Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 28 tahun
b.    Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c.    Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
3). Tingkat Sarjana (S-1)
a.    Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 30 tahun
b.    Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c.    Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
4). Dokter, Magister (S-2)
a.    Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 34 tahun
b.    Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c.    Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)

KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
1.    Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai      Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta
2.    Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Daftar Nilai/ Transkip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)
3.    Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku
4.    Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku
5.    Foto copy Akte Kelahiran / Kenal Lahir
6.    Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
7.    Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.

Jakarta,   25   September   2008
SEKRETARIS JENDERAL
Selaku Ketua Panitia

ttd

Prof. ABDUL BARI AZED, SH. MH.
NIP. 130610869