PENGUMUMAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
TAHUN ANGGARAN 2009
Nomor : SEK.KP.02.01-23

Panitia Pengadaan CPNS Departemen Hukum dan HAM R.I. Tahun Anggaran 2009 menerima pendaftaran CPNS Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), Taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Tenaga Teknis (Umum) di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s/d Sabtu
Tanggal : 1 s/d 3 Oktober 2009
Tempat :

1. Pendaftaran melalui website http://www.depkumham.go.id dan http://e-cpns.depkumham.go.id pada Unit kerja Pusat dimulai jam 08.00 WIB pada tanggal 1 Oktober 2009 s/d jam 24.00 WIB pada tanggal 3 Oktober 2009
2. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia (bagi pendaftar CPNS Umum dan CPNS Taruna AKIP-AIM)

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :
A. CPNS Taruna AKIP dan AIM Jumlah Lowongan : 120 orang (AKIP : 60, AIM : 60)

a. Persyaratan Pelamar CPNS Taruna AKIP dan AIM
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pria/Wanita;
3. Pendidikan SMU/Madrasah Aliyah/ SMK (Bangunan, elektro,Mesin, Listrik, Otomotif, Komputer, pertanian, akunting, pariwisata, pelayaran), dengan nilai Ijazah terakhir rata-rata 6 (enam) dengan nilai Bahasa Inggris 7 (tujuh);
4. Umur pada tanggal 1 Desember 2009 serendah-rendahnya 18 tahun setinggi-tingginya 22 tahun (dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir);
5. Tinggi minimal Pria 165 cm, Wanita 155 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat pengambilan nomor ujian;
6. Berbadan sehat, tidak cacat, tidak berkacamata dan tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
7. Bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus);
8. Tidak bertato;
9. Berkelakuan baik dengan bukti surat dari Kepolisian yang masih berlaku (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
10. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;
11. Tidak terikat dengan Instansi lain, baik Pemerintah maupun Swasta;
12. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia ;
13. Sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian Ikatan Dinas dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sekurang-kurangnya 5 tahun setelah tamat pendidikan terhitung di UPT, dengan membuat surat pernyataan dari orang tua / wali yang dilegalisir oleh Notaris setempat (diserahkan setelah diterima menjadi Taruna AKIP-AIM);
14. Seleksi ujian dilakukan dengan sistem gugur yang terdiri dari :
a. Ujian kesehatan dan kesamaptaan
b. Psikotest
c. Pengamatan Fisik dan Keterampilan
d. Ujian tertulis Tes Kemampuan Dasar (TKD)

15. Khusus penerimaan dari Pegawai Departemen Hukum dan HAM RIselain memiliki syarat tersebut di atas harus memenuhi syarat seperti :
a. CPNS / PNS di lingkungan Pemasyarakatan dan Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, belum pernah menikah dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Eselon II;
b. Umur pada tanggal 1 Desember 2009 tidak lebih dari 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir ;
c. Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Kepegawaian/Kepala UPT ;

16. Pelamar yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan mengajukan satu lamaran pada salah satu Akademi saja ;
b. Kelengkapan berkas pendaftaran Calon Taruna AKIP-AIM :
Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI ditulis tangan dengan tinta hitam,bermaterai Rp.6000,- dengan melampirkan:
1. Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir serta foto copy Ijazah SD dan SMP tanpa legalisir;
2. Surat Keterangan Dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
3. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
4. Fotocopy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
5. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
6. Surat Pernyataan dari Pelamar yang berisi pernyataan meliputi : sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan Instansi lain/ swasta, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian ikatan dinas;
7. Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
8. Pas foto berwarna dasar merah berukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar.
Untuk PNS Departemen Hukum dan HAM RI disamping butir di atas, juga harus dilengkapi dengan :

Surat ijin/Pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian ditingkat Pusat maupun daerah, atau Kepala UPT ;

Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.
Berkas lamaran bagi calon Taruna AKIP dimasukkan dalam map warna KUNING, berkas lamaran bagi calon Taruna AIM dimasukkan dalam map warna BIRU, di luar map tertulis :

• Nama
• Tempat dan Tanggal Lahir
• Pendidikan
• Alamat Sekarang
• Nomor Telepon yang mudah dihubungi

B. PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS UMUM (UNIT PUSAT)
1. Kualifikasi SLTA
Persyaratan :
1) Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 28 tahun.
2) Pendidikan : SMK (Listrik dan Mesin).
3) Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato.
4) Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta).

5) Tinggi dan berat badan

• PRIA, Tinggi sekurang-kurangnya 160 cm dengan berat badan seimbang
• WANITA, Tinggi sekurang-kurangnya 150 cm dengan berat badan seimbang

6) Diprioritaskan bagi yang memiliki sertifikat komputer atau keahlian khusus lainnya.
7) Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna MERAH, di luar map tertulis :

• Nama
• Tempat dan Tanggal Lahir
• Pendidikan
• Alamat Sekarang
• Nomor Telepon yang mudah dihubungi

8) Berkas lamaran terdiri dari :

• Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
• Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir serta foto copy Ijazah SD dan SMP tanpa legalisir;
• Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
• Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
• Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
• Surat Pernyataan dengan dibubuhi materai Rp.6000,-:

1. Tidak menuntut Penyesuaian Ijazah Sarjana selama 6 Tahun
2. Tidak menuntut mutasi baik mutasi sebagai staf maupun mutasi ke UPT lain selama 10 Tahun terhitung sejak diangkat menjadi CPNS

• Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
• Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)
• Foto copy sertifikat komputer dan sertifikat khusus lainnya.

9) Pelamar dapat diberikan nomor ujian bagi yang telah lulus seleksi administrasi.
2. Kualifikasi Sarjana Muda (DIII)
Persyaratan :
a. Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun.
b. Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
– Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
– Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
c. Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato.
d. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun Swasta)
e. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna PUTIH, di luar map tertulis :

• Nama
• Tempat dan Tanggal Lahir
• Pendidikan
• Alamat Sekarang
• Nomor Telepon yang mudah dihubungi

f. Berkas lamaran terdiri dari :

• Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
• Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir serta foto copy Ijazah SD, SMP, dan SMA tanpa legalisir;
• Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
• Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
• Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
• Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
• Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

3. Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S1)
Persyaratan :
1) Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.
2) Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
– Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
– Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
3) Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato
4) Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun Swasta)
5) Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna HIJAU, di luar map tertulis

• Nama
• Tempat dan Tanggal Lahir
• Pendidikan
• Alamat Sekarang
• Nomor Telepon yang mudah dihubungi

6) Berkas lamaran terdiri dari,

• Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
• Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir serta foto copy Ijazah SD, SMP, dan SMA tanpa legalisir;
• Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
• Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
• Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
• Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
• Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian);

4. Tenaga Dokter (Dokter Umum dan Dokter Gigi) dan Widyaiswara (S2-Pendidikan)
Persyaratan :
a. Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun
b. Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
– Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
– Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
c. Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato
d. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah atau Swasta)
e. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna COKLAT, di luar map tertulis

• Nama
• Tempat dan Tanggal Lahir
• Pendidikan
• Alamat Sekarang
• Nomor Telepon yang mudah dihubungi

f. Berkas lamaran terdiri dari :

• Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
• Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir serta foto copy Ijazah SD, SMP, SMA, dan S-1 tanpa legalisir;
• Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
• Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
• Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
• Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
• Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3×4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

FORMASI UNIT PUSAT

NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN ALOKASI FORMASI

1 SEKRETARIAT JENDERAL JUMLAH 191

• Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1. Ilmu Hukum 3
• Penyusun Abstraksi Hukum S1. Ilmu Hukum 3
• Penyusun Rencana Pengembangan dan Pembinaan S1 Ekonomi Manajemen 3
• Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
• Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 3
• Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1. Akuntansi 2
• Pemroses Mutasi Kepegawaian S1. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia 4
• Verifikator Keuangan S1. Akuntansi 2
• Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
• Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 9
• Pengelola Administrasi S1. Administrasi Negara 3
• Penyuluh/pembina Mental pegawai S1. Agama Islam Syariah 3
• Dokter Umum Dokter Umum 3
• Pembimbing Mental Pegawai S1. Psikologi 4
• Operator Komputer DIII Teknik Komputer 5
• Perawat Gigi DIII Perawat gigi 2
• Analis Kesehatan DIII Analis Kesehatan 2
• Agendaris DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 6
• Pengadministrasi Umum DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 6
• Teknisi Listrik SMK Listrik 4
• Taruna AKIP/AIM SMU/Madrasah Aliyah/SMK (Bangunan, elektro,Mesin, Listrik, Otomotif, Komputer, pertanian, akunting, pariwisata, pelayaran) 120

2 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM JUMLAH 39

• Widyaiswara S2. Pendidikan 1
• Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
• Penyusun Abstraksi Hukum S1. Ilmu Hukum 5
• Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
• Penyusun Hubungan Antar Lembaga S1. Publik Relation 2
• Penyiap laporan dan program DIII Akuntansi 4
• Operator Komputer DIII Teknik Komputer 3
• Pembimbing Mental Pegawai S1. Psikologi 4
• Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
• Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 6
• Penterjemah S1. Sastra Inggris 2
• Teknisi Mesin SMK Mesin 3
• Teknisi Listrik SMK Listrik 3

3 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL JUMLAH 23

• Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Ilmu Hukum 3
• Pengkaji Hukum S1. Ilmu Hukum 2
• Penyusun Rencana Pengembangan dan
• Pembinaan S1. Ekonomi Manajemen 2
• Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 1
• Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1. Akuntansi 2
• Pengelola Administrasi S1. Administrasi Negara 2
• Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
• Operator Komputer DIII Teknik Komputer 3

Teknisi Mesin SMK Mesin 5

4 DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL JUMLAH 42

• Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1. Ilmu Hukum 3
• Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
• Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 2
• Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1. Akuntansi 5
• Pemeriksa Paten DIII. Teknik Komputer 3
• Pemeriksa Merek S1. Desain Produk atau Seni Rupa 2
• Pemeriksa Desain Industri S1. Teknik Kimia atau Pertambangan 2
• Penterjemah Bahasa Jepang S1. Sastra Jepang 2
• Penterjemah Bahasa Inggris S1. Sastra Inggris 2
• Penterjemah Bahasa Cina S1. Sastra Cina 2
• Pemeriksa Merek S1. Teknik Elektro 2
• Pemeriksa Merek S1. Design Grafis 2
• Pemeriksa Merek S1. Teknik Mesin 2
• Pemeriksa Merek S1. Teknik Industri 2
• Pemeriksa Merek S1. Humas dan Broadcasting 2
• Pemeriksa Merek DIII Analis Laboratorium 2
• Pengadministrasi Umum DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 3
• Teknisi Listrik SMK Listrik 2

5 DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM JUMLAH 53

• Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Ilmu Hukum 5
• Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Hukum Tata Negara 4
• Analisis Politik Hukum S1. Ilmu Politik 4
• Analisis Hukum Perdata/Pidana S1. Hukum Perdata atau Pidana 6
• Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 3
• Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 5
• Agendaris DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 5
• Penyusun Bahan Administrasi Kewarganegaraan S1. Administrasi Negara 3
• Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
• Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 8
• Verifikator Keuangan DIII. Akuntansi 3
• Penterjemah DIII. Sastra Belanda 1
• Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 2
• Teknisi Listrik SMK Listrik 2

6 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JUMLAH 29

• Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 4
• Penelaah Peraturan Perundang-undangan S1. Ilmu Hukum 3
• Penyusun Pemberian Remisi Hukuman S1. Administrasi Negara 2
• Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 3
• Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
• Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
• Penyuluh Pembina Mental Napi S1. Sarjana Agama Islam Syariah 2
• Pembimbing Kemasyarakatan S1. Psikologi atau Kriminologi 4
• Agendaris DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris 2
• Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 4

7 DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN JUMLAH 9

• Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Hukum Islam 2
• Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
• Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 1
• Operator Komputer DIII. Grafika 2
• Agendaris DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris 2

8 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JUMLAH 47

• Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
• Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 3
• Pengadministrasi Umum S1. Administrasi Negara 3
• Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 8
• Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
• Penterjemah Bahasa Inggris S1. Sastra Inggris 3
• Penyusun Hubungan Antar Lembaga S1. Publik Relation 3
• Pengkaji Hukum S1. Ilmu Hukum 3
• Penterjemah Bahasa Cina S1. Sastra Cina 3
• Penterjemah Bahasa Jepang S1. Sastra Jepang 3
• Penterjemah Bahasa Cina DIII. Sastra Cina 2
• Agendaris DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris 3
• Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 4
• Perawat DIII. Perawat 1
• Teknisi Mesin SMK Mesin 3

9 DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA JUMLAH 13

• Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Komunikasi 3
• Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
• Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
• Penyiap laporan dan program DIII. Akuntansi atau Manajemen 3
• Agendaris DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris 2

10 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM JUMLAH 11

• Penelaah Hukum S1. Ilmu Hukum 1
• Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 1
• Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1. Ilmu Hukum 2
• Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
• Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 3
• Agendaris DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris 2

11 INSPEKTORAT JENDERAL JUMLAH 17

• Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 2
• Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
• Calon Auditor S1. Ilmu Hukum 5
• Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 6
• Agendaris DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris 2

1. Untuk pelamar pusat yang telah mendaftar melalui website http://www.depkumham.go.id dan http://e-cpns.depkumham.go.id kemudian mengirim berkas lamaran lengkap dengan melampirkan tanda bukti registrasi dari website melalui PO BOX 1864 JKP 10018, stempel pos kilat khusus paling lambat tanggal 5 Oktober 2009.
2. Pengumuman hasil seleksi Administrasi dapat dilihat melalui website http://www.depkumham.go.id dan http://e-cpns.depkumham.go.id tanggal 13 Oktober 2009.
3. Pada saat pengambilan nomor ujian menunjukan Ijazah Asli, Transkrip Nilai Asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli, Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja Asli, serta Akta kelahiran/Kenal Lahir Asli.

UNIT KANTOR WILAYAH
Untuk Pelamar CPNS Daerah (Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia), Nama Jabatan, Jumlah Lowongan dan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.

Jakarta, 17 September 2009
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Selaku Ketua Pelaksana
ttd
Drs. M. Amar Cho, SH.,M.Si
NIP. 19510407 197603 1 001